Berita

Memblokade Aktivis Mahasiswa Papua di Jawa

Menggugat New York Agreement, Puluhan Mahasiswa Papua Ditangkap

Puluhan mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan solidaritas dari Front Rakyat Indonesia – West Papua (FRI-West Papua) ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi damai menggugat New York Agreement di beberapa kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, Malang, Jakarta, pada Selasa, 15 Agustus 2017.

Aksi mahasiswa Papua dikoordinasi oleh AMP dan FRI-West Papua ini menyerukan peninjauan ulang perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 lalu, yaitu perjanjian terkait peralihan kekuasaan teritorial Papua dari Belanda ke Indonesia, dengan perantara Amerika Serikat. Dalam perjalanan, proses ini diketahui dan dianggap tidak melibatkan orang-orang Papua, sehingga terus digugat.

Dalam laporan yang diterima Honai Center, selain aksi demonstrasi damai, mahasiswa Papua juga menggelar diskusi tentang New York Agreement, seperti yang dilakukan di Bali, lalu sebagian mahasiswa melakukan aksi pembagian selebaran, seperti di Manado. Aksi demonstrasi selain dilakukan di Jawa, juga digelar di kota Makassar dan Ternate.

Polisi dan Ormas Bungkam Mahasiswa Papua

Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua-Semarang dan FRI-WP ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, 15 Agustus 2017. Foto: Istimewa/Arsip Honai Center

Dalam aksi demonstrasi damai diwarnai penangkapan dan pembungkaman terhadap massa aksi mahasiswa Papua yang terjadi di sejumlah kota. Di kota Yogyakarta, massa aksi yang menyerahkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi ditolak oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, dengan alasan bahwa hal yang disuarakan bertentangan dengan Negara.

Meski ditolak surat pemberitahuan itu, massa tetap menggelar aksi demonstrasi damai di kota Yogyakarta. Sejak di titik kumpul, massa aksi sudah dihadang dan dijaga oleh aparat polisi yang berjumlah sekitar 100 personil, dilengkapi dengan water canon. Mahasiswa Papua itu pun diangkut ke dalam truk dan dibawa ke markas kepolisian daerah Yogyakarta

Seperti di Yogyakarta, di Jakarta massa aksi juga mendapatkan tindakan sama. Kepolisian Polda Metro Jaya mengangkut massa aksi dengan truk polisi. Insiden sempat terjadi kepada demonstran, sejumlah mahasiswa terluka.

Selain aparat kepolisian, mahasiswa Papua juga berhadapan dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat (Ormas). Mereka membubarkan, membungkam peserta aksi, dan melakukan intimidasi dan pemukulan.

Di Malang, para mahasiswa Papua ditekan dan didesak untuk membubarkan diri oleh beberapa Ormas, antara lain Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI), dan Banser.

Seperti laporan yang diterima oleh Honai Center, sejumlah orang dari ormas tersebut membubarkan paksa aksi demonstrasi damai AMP dan FRI-WP. Mereka menunjukkan ketidaksetujuan dengan seruan aksi demonstran itu dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, dengan membawa bendera. Insiden sempat terjadi dengan mahasiswa Papua yang dipukul dengan bambu yang dipakai mengikat bendera itu.

Di Yogyakarta, ormas yang turut mendesak dan membubarkan massa aksi mahasiswa Papua adalah Paksi Katon (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton). Kelompok Paksi Katon berdampingan dengan polisi membawa massa aksi untuk masuk ke dalam truk polisi. Massa ormas itu sempat meneriakan, “Separatis, gebuk, gebuk, gebuk..”.

Penangkapan: Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Sejak pagi hari, Honai Center menerima laporan, bahwa sejumlah mahasiswa Papua yang telah melakukan aksi demonstrasi damai ditangkap. Laporan dari kota Yogyakarta, sebanyak 29 orang ditangkap oleh polisi, diangkut dengan beberapa truk polisi dan dibawa ke kantor Polrestabes.

Di Semarang sebanyak 47 orang, termasuk dua pengacara dari LBH Semarang, ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Semarang. Kepolisian membubarkan aksi demonstrasi dan dipaksa naik ke truk polisi. Proses pembubaran ini tanpa negosiasi, seperti disampaikan oleh Janua Adii, Koordinator Lapangan Aksi AMP-FRI WP. Polisi melakukan tindakan represif. “Leher saya dicekek, saya menolak (bubar). Ini bukan negosiasi, kok main tangkap.”

“Rambut saya ditarik. Saya melawan. Jangan tarik-tarik rambut,” ucap Janua Adii, dalam sambungan telepon.

Saat ini, Janua Adii masih merasakan sakit akibat perlakuan itu. “Bagian leher sakit, kepala sebelah kanan sakit.”

‘Apakah sudah diperiksa ke dokter?’ “Tidak, saya tidak suka ke dokter,” jawab Janua.

Dari peristiwa ini, menurut Janua, tidak ada ruang kebebasan berekspresi bagi mahasiswa Papua. “Tidak ada kebebasan sama sekali untuk bersuara,” ucapnya.

Sebelum aksi, ia dan teman-temannya dipantau oleh intelijen, saat mengadakan diskusi. Sejumlah mahasiswa juga ditanya-tanya oleh intel. “Teman-teman mengalami ketakutan. Kami diskusi di tempat kontrakan, ada sekitar 12 intel berkumpul dan mengawasi di depan kontrakan,” kata Janua.

Kericuhan disertai tindakan represif atau kekerasan juga terjadi di Jakarta. Aksi mahasiswa Papua di Jakarta, AMP bersama FRI-WP, juga dihadang dan dibubarkan paksa oleh kepolisian. Sejumlah demonstran mengalami luka. Salah satunya yang dialami oleh Frans Nawipa, kulit di bagian tangan robek.

Sejak di titik kumpul, patung tugu tani, yang akan berjalan ke Istana Negara, polisi telah menghadang, mereka dipaksa naik ke truk dan dibawa ke Polda Metro Jaya, Jakarta, sekitar pukul tiga sore. Jumlahnya 23 orang. Mereka diperiksa di Polda Metro selama lebih dari lima jam. Mereka diminta untuk menyerahkan sidik jari tetapi ditolak. Akhirnya mereka bisa keluar dan tidak ditahan, setelah mendapatkan bantuan hukum dari LBH Jakarta, yang berjumlah enam orang.

Dari laporan dan pantauan Honai Center pada demonstrasi yang digelar oleh AMP dan FRI-WP pada Selasa, 15 Agustus 2017, memperingati peristiwa bersejarah New York Agreement, sebanyak 97 orang demonstran dan dua orang pengacara LBH ditangkap dan mendapatkan tindakan represif. Mereka diproses dan diperiksa di kepolisian masing-masing daerah: Yogyakarta, Semarang, Jakarta, lalu dilepaskan, dan tidak ada yang ditahan.

Kekerasan Aparat: Mengisolasi Aspirasi Mahasiswa Papua?

 

Situasi di dalam kantor Polda Metro Jaya, Jakarta. Sekitar 23 orang massa Aksi AMP dan FRI-WP ditangkap dan diperiksa saat gelar aksi pada 15 Agustus 2017. Foto Istimewa/Arsip Honai Center

Aksi demonstrasi mahasiswa Papua menyuarakan aspirasi dan pendapat di muka umum tidak mendapatkan ruang dan kebebasan, sekalipun berada di Jawa, bukan hanya di Papua.

Sikap dan tindakan represif aparat kepolisian terus berlanjut. Aparat keamanan yang semestinya mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi yang dijamin oleh hukum Indonesia, justru membubarkan paksa aksi dan menghentikannya.

Peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2017, aksi memperingati New York Agreement 1962, yang dinilai tidak sesuai dengan kebenaran dan kehendak rakyat Papua, dilakukan bukan kali ini saja. Hampir tiap tahun, momen ini diperingati dengan menggelar aksi demonstrasi oleh aktivis mahasiswa Papua di Jawa.

Selain momen sejarah ini, aksi mahasiswa Papua juga dilakukan untuk menanggapai peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua, seperti yang baru saja terjadi penembakan masyarakat di kampung Oneibo, Distrik Tigi, Deiyai oleh aparat keamanan pada 1 Agustus 2017.

Dalam pengamanan, kepolisian masih memakai cara kekerasan dan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa Papua, yang menyuarakan aspirasi dan keyakinan politiknya. Selain itu, kepolisian dengan terang-terangan menolak aksi yang digelar karena menyuarakan aspisrasi politik, seperti menggugat New York Agreement, menentukan nasib sendiri, dan aspirasi kemerdekaan Papua.

Sudah berkali-kali mahasiswa Papua mengalami kekerasan, tindakan represif, intimidasi, agar gerakan mahasiswa Papua terbungkam. Pendekatan kepolisian demikian dianggap mampu untuk mengisolasi aspirasi dan keyakinan politik mahasiswa Papua, namun sampai hari ini, cara itu tidak menghentikan mahasiswa Papua untuk menyuarakan aspirasi dan keyakinan politiknya.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *