Opini

Politik Pembangunan Papua Bagaikan ‘Ular Ganti Kulit’

Wilayah Papua, juga daerah lain di Indonesia, telah mengalami tiga zaman: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pemimpin negara pun silih berganti. Masing-masing punya proyeksi dalam membangun negara. Papua, sekian lama menjadi wilayah terabaikan. Bagaimana politik pembangunan di Papua hari ini, di era Joko Widodo?

Seorang warga menapaki jalan pegunungan di Sugapa, Intan Jaya, 2015. Foto: Basil/Honai Center

Butir-Butir yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pun menjadi patokan negara dalam membuat kebijakan. Dan akhir-akhir ini dihantui dengan segala tuntutan di berbagai daerah dengan isu yang berbeda pula. Dalam mengatasi persoalan-persoalan itu pemerintah pusat terus gencar membuat regulasi undang-undang dan kebijakan-kebijakan lain yang dapat meredakan situasi agar masyarakat dapat mendukung program-program pemerintah demi terwujutnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini gencar dengan program pembangunan infrastruktur untuk membuka daerah-daerah terisolasi di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan dalil kesejahteraan. Mungkin bagi setiap pemangku jabatan di Papua dan orang yang berkepentingan memandang kebijakan pemerintahan Jokowi sebagai solusi, namun saya mempunyai pandangan yang berbeda. Karena, kebanyakan orang papua saat ini belum merasakan bahkan ada yang tidak merasakan sama sekali kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai objek dan korban kekerasan dari regulasi yang dibuat.

Era reformasi, pembangunan dianggap sebagai cara yang bisa mengobati kesalahan masa lalu negara terhada masyarakat (adat) Papua. Rupanya, kebijakan itu sebenarnya bukan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang hidup di Tanah Papua. Pembangunan justru menambah masalah baru, lebih kompleks dan ‘kronis’. Masalah lama tak pernah ada habis-habisnya dan tak pernah diselesaikan dengan tuntas. Selalu terulang pada waktu dan ruang yang berbeda, ada pula pada ruang yang sama namun beda aktornya.

Masalah Papua memang tidak bisa diselesaikan dengan masalah, memutus mata rantai masalah saja susah apalagi mencabut akar masalah karena ada kepentingan lokal, nasional dan internasional. Semua masalah selalu dikemas dalam masalah ekonomi atau kesejahteraan, politik: NKRI Harga Mati vs Merdeka Harga Mati, yang berujung pada korban manusia dan kekayaan alamnya. Pemerintah harus melihat persoalan di Papua itu menyeluruh, tidak bisa sepangkal-sepangkal dengan mengabaikan masalah serius yang lain.

Kompleksitas permasalahan di Papua itu terus mereduksi dan mengeksploitasi hak-hak dasar, penghancuran identitas, dan menghancurkan nilai-nilai kehidupan orang asli Papua yang dapat berakibat pada pemusnahan etnis secara bertahap, pelan tapi pasti. Indikatornya adalah tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan hidup, diskriminasi dan marginalisasi pembangunan, dominasi pasar dan perekonomian oleh pihak luar, ketergantungan dan keserakahan hidup melalui bantuan pemerintah dan pihak asing, kontrol sosial lemah, buruknya mutu pendidikan, angka kematian karena kurang pelayanan kesehatan dan duplikasi nilai-nilai adat sebagai warisan leluhur di Papua.

Pemerintah masih belum berubah dalam melihat ‘politik pembangunan’ bagi Papua, tampak dari program pembangunan infrastruktur dan pembukaan daerah industri baru, yang barangkali sebuah obat mujarab dari rangkaian luka yang telah digoreskan oleh pemimpin-pemimpin negara sebelumnya. Namun bagi saya, target yang ingin dicapai tetap sama, hanya caranya saja yang berbeda, bagaikan ‘ular ganti kulit’. Kekayaan alam di Tanah Papua yang dilirik dengan mengorbankan manusia Papua yang sudah hidup lama jauh sebelum negara Indonesia ada.

Januarius Lagowan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *