Analisa, Opini

Wiranto dan Penyelesaian HAM Papua

 

tower biak
Tower air di Biak, menjadi saksi bisu peristiwa Biak Berdarah, Juli 1998. Foto: Pinterest

MEI 2016, Menkopolhukam Luhut Panjaitan membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Formasi tim terpadu diisi oleh pejabat teras dari sejumlah lembaga negara yang ada di Jakarta. Tim terpadu ini barangkali bukanlah sebuah ‘dream team’ walau ‘big team’, yang menjawab kerinduan masyarakat Papua dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) nomor 40 tahun 2016 yang ditetapkan pada 18 Mei 2016 menyebutkan ada 32 orang dari antar lembaga negara, dari Kejaksaan Agung, Polda Papua, Mabes Polri, TNI, BIN, Komnas HAM, dan tujuh orang dari Papua yang ditunjuk Menkopolhukam, yang berasal dari unsur LSM, Ormas, dan Pegiat HAM — unsur-unsur tersebut tak mewakili masyarakat Papua.

Tim ini mendapatkan sorotan publik dan pembela HAM Papua dan Jakarta, bukan saja tentang orang-orang di dalam tim, namun juga tim yang dibentuk sepenuhnya merepresentasikan kepentingan pemerintah di Jakarta. Di Papua penolakan tim ini dilakukan dalam demonstrasi pada 15 Juni 2016. Demonstrasi yang difasilitasi KNPB itu menolak tim yang dibentuk Luhut Panjaitan.

Selain itu, soal independensi menjadi bagian kritik cukup keras kepada tim ini. Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, tim melibatkan institusi aparat keamanan, yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua. Dalam praktik di lapangan sulit menerapkan independensi terhadap pelaku dari aparat keamanan. Meskipun, pemerintah melalui Menkopolhukam Luhut menyatakan tim akan bekerja independen, pemerintah tak akan melakukan intervensi.

Beberapa bulan terbentuk, tim ini mulai beraktivitas. Luhut ke Jayapura menemui sejumlah orang di Papua membicarakan penyelesaian kasus-kasus HAM Papua. Pertemuan awal ini tak mengajak para korban untuk membicarakan penyelesaian kasus-kasus yang korbannya masih hidup saat ini. Tim dikritik karena mengabaikan para korban.

Dalam pergerakannya, tim yang dipimpin Luhut ini juga melakukan perjalanan luar negeri, seperti ke Australia. Ia mengajak Kapolda Irjen Paulus Waterpauw dan beberapa orang Papua yang masuk dalam tim, tampak Matius Murib dan Marinus Yaung. Tim ini menjelaskan kondisi Ham Papua kepada pemerintah Australia, juga berupaya ‘meredam’ suara Australia yang menyoroti pelanggaran ham di Papua dan aspirasi kemerdekaan Papua.

Di awal dibentuk Luhut berjanji timnya bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Papua hingga di akhir 2016. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia Papua yang bakal diselesaikan di antaranya, sebelas kasus pelanggaran ham. Jumlah ini muncul setelah memeriksa 22 usulan kasus ham yang dibawa oleh delegasi ham Papua-yang ditunjuk oleh Menkopolhukam. Luhut, saat itu sempat juga mengungkapkan sebelas kasus diseleksi lagi menjadi tiga kasus pelanggaran HAM berat.

Kasus-kasus ini memang telah mendapatkan sorotan dan menjadi perjuangan dari para pembela Ham seperti Wasior Maret 2001, Biak Berdarah Juli 1998, Mapenduma 1996, Wamena 2000, Wapen Waropin, Kongres Rakyat Papua III, Penghilangan sopir Theys Hiyo Eluay, Aristoteles, kasus Paniai 2014. Sebagian kasus itu penyelidikannya diserahkan ke Polda Papua dan Kodam XII/Cenderawasih, kasus lainnya memang yang sudah bertahun-tahun berkasnya mangkrak di Kejaksaan Agung, Biak Berdarah dan Wasior.

Kemudian beberapa kasus pelanggaran ham yang terjadi sebelum terbentuknya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan politik di Dewan Perwakilan Rakyat, seperti kasus Mapenduma 1996 dan Biak Berdarah 1998.

Sesumbar janji Luhut menyelesaikan kasus-kasus itu sampai akhir 2016 akan terlaksana? Saat tim ini dibentuk, masih menyisakan paling tidak tujuh bulan waktu bekerja. Namun, ketika tim berjalan sekira dua bulan, tim ini mendapat ‘peluit break’ dari Presiden Jokowi. Luhut yang memimpin tim ini diganti oleh Wiranto saat Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya pada 27 Juli 2016. Luhut dipindah ke posisi Menteri Koordinator Kemaritiman, yang semula ditempati Rizal Ramli.

Lalu, nasib tim terpadu Luhut? Seperti pertandingan bola, ‘peluit break’ menunggu pertandingan dimulai lagi, dan barisan tim menunggu peluit kapten dan pelatih, formasi juga bisa berubah, ada yang keluar dan masuk. Tak menutup juga kapten baru akan membuat komposisi baru dan atur strategi berbeda. Yang jelas tim formasi Luhut ‘break’ sebelum membuat gol atau hasil untuk sekira 11 kasus pelanggaran ham Papua.

Masuknya Wiranto kurang mendapatkan sambutan antusias dari publik. Persoalan hak asasi manusia yang membelitnya menjadi sebab publik kecewa dan prihatin terhadap upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya kasus di Timor-Timur, Penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1998, dan pelanggaran ham di Biak pada 1998.

Soal independensi, sekali lagi, menjadi persoalan sulit bagi bekerjanya tim terpadu yang dibentuk Luhut – jika memang dilanjutkan. Itu artinya, Wiranto akan memimpin tim tersebut. Dan, orang-orang dari korps militer ini akan kental dengan konflik kepentingan. Aspek lainnya memperburuk trauma korban dan keluarganya dari kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan aparat keamanan.

Masyarakat Papua akan mengalami kesulitan dengan Wiranto, yang dulu pernah memberikan pengalaman buruk di Papua. Pada peristiwa Biak Berdarah 1998, misalnya, Wiranto turut bertanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Wiranto dalam Biak Berdarah

papua-man_article_column
Seorang Papua yang menjadi korban peristiwa Biak Berdarah Juli 1998. Foto: Survival

Sosok Jenderal TNI (Purn) Wirato bagi masyarakat Papua belum terlupakan. Bagi korban peristiwa Biak Berdarah dan para pembela hak asasi manusia, Wiranto adalah orang yang turut bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban dalam penyerangan dan pembubaran paks aksi damai pengibaran Bintang Kejora di sebuah tower air di kota Biak.

Pembubaran paksa yang dilakukan oleh pasukan ABRI dan kepolisian waktu itu melahirkan tragedi buruk bagi situasi hak asasi manusia di Papua pada periode awal reformasi. Sebagai panglima ABRI saat itu, Wiranto menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi aksi damai masyarakat Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua.

Wiranto tetap diingat dalam pernyataannya yang keras saat itu, sebagaimana kutipannya dipublikasikan oleh surat kabar Suara Pembaruan pada 7 Juli 1998.

“Kalau ada sesuatu kekuatan yang mengibarkan bendera, dan itu bukan bendera Merah-Putih, itu menurut ABRI merupakan tindakan pengkhianatan bagi ABRI dan juga seluruh bangsa. Itu suatu pengingkaran, dan ini harus kita hentikan!”

Pernyataan Wiranto itu saat menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Pangab Jenderal TNI, menyikapi aksi pengibaran bendera Papua Bintang Kejora secara serentak pada 6 Juli 1998 di sejumlah wilayah; Wamena, Sorong, Biak, Jayapura.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat keamanan pun terjadi. Di Biak, massa yang berkumpul selama beberapa hari di sekitar Tower Air PDAM yang di atasnya dikibarkan sebuah bendera Bintang Kejora dibubarkan paksa aparat kemananan dengan penyerangan dan kekerasan.

Laporan investigasi Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM) bersama Gereja-Gereja di Irian Jaya, sekarang Papua: GKI, Keuskupan Jayapura, GKII, mengungkapkan sejumlah temuan korban tewas, luka-luka, hilang, dan kematian misterius. Laporan bertajuk “Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama” yang dikeluarkan satu tahun sesudah tragedi Biak pada Juli 1999, mengungkapkan temuan fakta jumlah korban delapan orang meninggal dunia, tiga orang hilang, empat orang luka berat, 33 orang luka biasa, sekitar 150 orang ditangkap-ditahan sewenang-wenang dan mengalami penyiksaan, dan 34 mayat ditemukan misterius atau tak dikenali identitasnya-sebagian mengapung di perairan laut Biak, bahkan sampai ke perairan Papua Nugini (PNG).

Dalam Tim Terpadu Luhut Panjaitan, kasus Biak Berdarah  merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang bakal diselesaikan pada tahun 2016. Seperti janji keduanya sesudah serah terima jabatan, gagasan penyelesaian pelanggaran HAM Papua yang dibangun oleh Luhut, juga menjadi komitmennya Wiranto. Dan, inikah jalan terjal bagi Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Laporan penyelidikan peristiwa Biak yang diterbitkan ELSHAM dan Gereja-Gereja di Papua menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Biak pada Juli 1998. Bagaimana Wiranto akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua, sementara ia turut bertanggung jawab dengan peristiwa Biak Berdarah?

Sampai hari ini, peristiwa berdarah di Biak itu meninggalkan jejak penderitaan dan trauma mendalam bagi para korban dan keluarganya. Luka tembak, pukulan, dan kehilangan anggota tubuh menjadi derita yang terus ditanggung sepanjang hidup. Mereka terus menyuarakan dan menuntut tanggung jawab negara. Namun, negara tak kunjung datang menyentuh bilur-bilur luka dan trauma para korban yang masih hidup di Biak. Di antara mereka terus memperjuangkan keadilan dan hak-hak kehidupannya. Mereka juga masih melawan trauma dari perlakuan kekerasan dan penyiksaan.

Politis dan Abaikan Korban

Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang dibentuk pemerintah Indonesia, melalui Menkopulhukam (Luhut Panjaitan), lahir atas desakan situasi dukungan politik dari negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG).

Munculnya organisasi persatuan Papua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah membawa persoalan Papua menjadi perhatian di negara-negara Melanesia di Pasifik. Dua hal utama yang disuarakan adalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan penentuan nasib sendiri.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah organisasi organisasi yang memayungi tiga organisasi pergerakan Papua yang besar; West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Parliament National West Papua (PNWP), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). ULMWP dibentuk di Saralana, Vanuatu, pada 6 Desember 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, ULMWP berhasil membawa persoalan hak asasi manusia Papua ke dalam pertemuan penting di Pasifik seperti Summit Leader’s atau Konferensi Tingkat Tinggi MSG dan Pacific Island Forum (PIF). Dan, titik penting menguatnya dukungan MSG bagi Papua saat ULMWP diterima masuk dalam MSG sebagai observer pada Juni 2015. Dan beberapa bulan kemudian, PIF mengeluarkan rekomendasi untuk mengirim Tim Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua dalam “46th Pacific Island Forum Communique” pada September 2015.

Di tengah situasi dukungan negara-negara Melanesia dan PIF meningkat, pemerintah membentuk tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM Papua. Pembentukannya lebih kuat ditujukan untuk meredam dukungan negara-negara Melanesia kepada Papua, untuk penuntasan pelanggaran HAM dan solidaritas gerakan kemerdekaan Papua.

Aspek politis lebih kuat dalam penyelesaian hak asasi manusia tersebut, sehingga kehadiran negara lebih sulit dilihat dalam memberikan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Ini akan tampak saat proses peradilan berjalan dalam memutuskan perkara-perkara pelanggaran ham Papua.

Bagi masyarakat Papua, sudah jamak menyaksikan hasil pengadilan kasus pelanggaran HAM di pengadilan umum. Sejak awal pemerintah telah menyatakan pengadilan umum yang dipakai, bukan pengadilan HAM. Kalau demikian, ini akan membawa ‘mimpi buruk’ lagi bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat Papua. Pelaku bisa dihukum ringan, bisa bebas, atau mendapatkan hukuman indispliner. *)

Basilius Triharyanto adalah editor dan periset pada Honai Center.

 

 

One thought on “Wiranto dan Penyelesaian HAM Papua

  1. you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this matter! ddddadcaffdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *