Feature

Melacak Jejak Tersembunyi Pepera 1969

slide-pepera

[dropcap size=big][/dropcap]Lebih setengah abad usia integrasi Papua ke Indonesia. Papua tetap bergolak. Referendum 1969 telah berakhir, namun pergolakan Papua belum usai. Dunia internasional mengakui referendum cara ‘musyawarah’, meski tak sejalan dengan semangat New York Agreement 1962, suatu referendum lewat pemungutan suara: satu orang satu suara atau yang dikenal dengan ‘one man-one vote’.

Mengapa hasil referendum diakui dunia internasional? National Security Archive (NSA), Amerika Serikat, sebuah organisasi non-profit didirikan oleh wartawan investigasi dan  sarjana pada 1985 yang menggabungkan fungsi jurnalisme investigatif, lembaga penelitian isu luar negeri, pustakawan, dan arsip dokumen Amerika yang telah terdeklasifikasi. Pada 2004, saat Indonesia pertama kali menggelar pemilihan presiden secara langsung, NSA mempublikasikan dokumen tentang pengambilalihan Papua oleh Indonesia yang dikenal Act Free of Choice atau referendum Papua, oleh pemerintah dikenalkan dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pemerintah Amerika Serikat punya kebijakan terhadap dokumen-dokumen yang semula rahasia bisa dipublikasikan kepada publik setelah usia dokumen tersebut berumur lebih dari 25 tahun. Ketika peristiwa Pepera telah berlalu 35 tahun, NSA pun merilis dokumen-dokumen rahasia tentang penentuan nasib sendiri (self determination) rakyat Papua pada 1969.

Dokumen yang dirilis berupa laporan-laporan telegram dan airgram yang dilaporkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dubes AS Marshall Green melaporkan peristiwa demi peristiwa dan situasi politik Papua kepada markas militer Amerika yang berpusat di Washington. Laporan yang ditulisnya panjangnya beragam, dari dua halaman hingga delapan halaman. Total dokumen terkait Pepera 1969 mencapai lebih dari 100 halaman.

Dokumen yang dirilis itu mulai periode tahun 1967 hingga 1969, yang berisi informasi terkait situasi keamanan di Papua, dulu namanya West New Guinea atau Irian Barat. Pada 1967 masih sedikit informasi yang didapat dari dokumen tersebut. Duta Besar Marshall Green tampak melaporkan peristiwa situasi keamanan di Papua yang mendapatkan perhatian publik luas. Green mengirimkan kawat telegram tentang gejolak yang terjadi di Manokwari, pemberontakan orang-orang suku Arfak yang dipimpin oleh pemimpin suku bernama Lodewijk Mandadjan. Green melaporkan tentang operasi militer yang dikerahkan Jakarta untuk menghadapi orang-orang suku Arfak.

Setelah itu, awal 1968 hingga 1969, Green semakin sering mengirimkan kawat-kawat telegram ke Washington, yang ditujukan kepada atase pertahanan Amerika, Presiden Amerika, konsulat Amerika di beberapa kota di Indonesia, dan Kedubes AS di sekitar wilayah Pasifik, seperti Australia, juga Kedubes AS di Belanda.

Arus deras kawat telegram dari Green itu setelah Sekretaris Jenderal PBB U-Thant mengumumkan utusan khusus PBB untuk Papua, Fernando Ortiz Sanz pada Januari 1968. Pengiriman Ortiz Sanz mengacu pada kesepakatan New York Agreement 1962 yang dibuat antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa wilayah Papua.

Fernando Ortiz Sanz datang ke Papua satu tahun jelang referendum, sekitar Mei 1968. Green melaporkan kegiatan Ortiz bertemu dengan petinggi militer dan kementerian, hinga Presiden Soeharto. Sumber laporan-laporan Green beragam dari informan di Papua, Jakarta, dari tentara, politisi, menteri, orang dalam presiden dan surat-menyurat antara duta besar dan orang dekat Presiden. Ia juga melaporkan dari sumber surat kabar.

Pembaca, saya menuliskan tentang sejarah Pepera 1969 atas dasar dipublikasikannya dokumen dan arsip yang sekian tahun tersimpan di markas pertahanan di Washington. Atas terbukanya akses dokumen seputar peristiwa Pepera di Papua, saya membuat laporan ini untuk memahami sejarah Papua yang belum selesai sampai saat ini.

Selain dokumen dari NSA, arsip surat kabar pun dipakai untuk menggali cerita seputar referendum atau Pepera. Wartawan dan koresponden yang hadir saat itu, salah satunya Hugh Lunn dari Reuter, membantu dalam mengumpulkan serpihan cerita yang berserakan. Ini penting untuk merekonstruksi sejarah Papua yang terlupakan dan tersembunyi dari narasi sejarah Papua, dan sejarah Indonesia itu sendiri.